Pemerintah Kota DKI Jakarta pada tahun 2011 berencana mengimplementasikan kebijakan mengenai peraturan parkir. Salah satu upaya itu adalah menertibkan parkir yang ada di badan jalan (on street parking ) untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Beberapa ruas parkir yang banyak menimbulkan kemacetan lalu lintas akan ditertibkan misalnya ruas koridor Busway maupun ruas jalan Hayam Wuruk, Gajah Mada,di kawasan Blok M. Parkir di Jalan Melawai I-IX.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTADinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, memastikan uji coba penghapusan parkir 'on street' di Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun, ia belum bisa memastikan apakah uji coba itu akan dilakukan pada tahun ini, atau pada tahun 2011.
“Uji coba itu pasti akan dilakukan. Saat ini kami masih melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan penerapan kebijakan ini agar tidak menimbulkan masalah baru,” kata Pristono, Rabu (24/11).
Menurut Pristono, Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Gajah Mada berada dalam koridor I dengan rute Blok M-Kota. Kondisi tersebut mendukung rencana Pemprov DKI untuk menghapuskan parkir 'on street' di sepanjang jalur busway. Apalagi, jumlah total kapasitas parkir on street sepanjang Jalan Hayam Wuruk dan Gajah Mada sekitar 580 mobil. Di sisi lain, gedung parkir yang ada di sepanjang dua ruas jalan tersebut bisa menampung 6.233 mobil dan 4.564 motor.
Rencana penghapusan itu sudah dimasukkan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2011. Selain itu, rencana kebijakan ini juga sudah dimasukkan sebagai salah satu kegiatan dalam program prioritas pembangunan transportasi yang anggarannya dialokasikan sebesar Rp 2,53 triliun.
JAKARTA (Pos Kota) Pengelola parkir dalam gedung (off street) meminta Pemprov DKI menambah satuan ruang parkir (SRP). Pasalnya dengan kapasitas 20 persen dari luas bangunan, area parkir yang ada diprediksi tidak akan mampu menampung limpahan kendaraan yang sebelumnya parkir di tepi jalan (on street).
Jika hal ini tidak dilakukan maka menurut Rudiawan, Direktur Utama PT Putraja Parking, penerapan penghapusan parkir tepi jalan pada 2011 oleh Pemprov DKI tidak akan optimal. “Dengan jumlah gedung parkir yang ada saat ini paling banyak hanya bisa menampung 40 persen kendaraan limpahan dari on street,” ujar Rudiawan, Kamis (25/11).
Sehingga dikhawatirkan dengan kapasitas yang tidak mencukupi, kendaraan yang tidak tertampung di off street akan meluber lagi ke tepi jalan. “Saat ini SRP dalam satu gedung hanya 20 persen dari total luas gedung. Jadi sebaiknya untuk menunjang kebijakan penghapusan parkir on street, Pemprov DKI harus mengeluarkan kebijakan menambah prosentasenya.”
GAMBIR (Pos Kota) Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan menaikkan tarif parkir tepi jalan dari Rp 1000 menjadi Rp 4000 untuk mobil dan Rp 2000 untuk sepeda motor. “Usulan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan menekan kemacetan,” tegas Gubernur Fauzi Bowo.GAMBIR (Pos Kota) Menurut Ridho, bila pada saatnya disetujui kenaikan tarif parkir, maka seluruh pengelola parkir wajib menyediakan peralatan penerimaan secara on line. Sebab, pendapatan parkir tersebut terkait dengan pemasukan pajak parkir untuk kas daerah. Pajak parkir tersebut ditetapkan sebanyak 20 persen.
Selama ini, pajak parkir yang disetorkan pengelola parkir hanya berdasarkan survey. “Sistim on line tersebut sangat diperlukan untuk menekan kebocoran dan menguji kejujuran pengelola parkir. Survey tersebut tentu tidak akurat.”
Selain untuk menata lalulintas, kenaikan tarif parkir berdampak pada parkir. Pendapatan dari pajak parkir tahun 2010 ditargetkan Rp 150 miliar dan tahun 2011 mendatang Rp 180 miliar.
Cuplikan dari beberapa sumber berita
http://www.indonesiaheadlines.com/index.php?id=1255896
http://www.poskota.co.id/tag/parkir
http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/11/12/naikkan-tarif-parkir
http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/10/07/dprd-dki-setuju-tarif-parkir-naik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar